Breaking News

Anggota DPRD Lampura Meminta Plt Bupati Segera Benahi Carut Marut Keuangan Daerah


Anggota DPRD Lampura Meminta Plt Bupati Segera Benahi Carut Marut Keuangan Daerah

 gentamerah.comLampung Utara— Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara harus bergerak cepat, guna melakukan pembenahan sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan serta mencari solusi guna melakukan penataan administrasi keuangan daerah.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Lampura, Syamsu Nourman, seiring telah diserahkannya  Surat Keputusan (SK)  dari Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo kepada Wakil Bupati Lampung Utara, dr. Sri Widodo , pada Senin kemarin (12/02/2018).
"Memperhatikan beragam gejolak yang terjadi di Lampura akhir-akhir ini, saya menghimbau, setelah  SK Plt. Bupati Lampura diterima Wabup,  maka harus segera  melakukan pembenahan birokrasi dan tatakelola pemerintahan," katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam institusi ASN yang membidangi. "Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap rentang kendali pemerintahan," ujarnya.
Harapannya,  Agung Ilmu Mangkunegara tidak mengintervensi arah kebijakan pemerintahan ditangan Plt. Bupati dr. Sri Widodo. "Sebab, saat ini Agung mengambil langkah cuti, tanpa pertanggungan negara guna mengikuti perhelatan Pilkada Serentak 2018 di  Lampura. Sudah seharusnya semua kebijakan sepenuhnya diserahkan ke Plt Bupati," ujar Syamsu Nourman.
Syamsu Nourman mengungkapkan, Plt. Bupati harus segera menyikapi dan melaksanakan tupoksinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis, agar dapat melakukan pembenahan keuangan daerah yang selama ini dinilai banyak pihak mengalami banyak problematika.
" Plt. Bupati harus menjaga dan menegaskan netralitas ASN, baik sebelum, saat, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Lampura," kata dia.
Sebagai pelaksana tugas, kata Syamsu Nourman,  Sri Widodo  harus melanjutkan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.
"Plt. Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan Bupati. Untuk itulah seluruh program pembangunan serta kebijakan strategis lainnya harus segera dilaksanakan. Tidak ada pembangunan yang tertunda disebabkan Bupati mengambil cuti. Saya pun menghimbau agar Plt. Bupati Sri Widodo menjalin hubungan dengan seluruh stakeholder yang selama ini terabaikan," himbaunya.

Penulis : Andrian Volta
 Editor : Seno
0 Dilihat
Hubungi Kami