Breaking News

Didaulat Jadi Plt Bupati Lampura , Sri Widodo Mengaku Banyak PR Menantinya


Didaulat Jadi Plt Bupati Lampura , Sri Widodo Mengaku Banyak PR Menantinya

gentamerah.comLampung Utara—Ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt)  Bupati Lampung Utara, dr. H.Sri Widodo yang saat ini menjabat wakil bupati setempat, mengaku tetap berkomitmen penuh pada arah kebijakan pembangunan dan sistem birokrasi serta tatakelola pemerintahan yang telah ditetapkan.
Ungkapan itu dilontarkannya sesaat sebelum pelaksanaan serah terima SK Plt. Bupati Lampung Utara (Lampura) dari Gubernur Lampung, atas nama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, setelah Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara memasuki masa cuti guna mengikuti pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang, di ruang lobby Hotel Grande Bandarlampung, Senin, (12/02/2018).
Menurutnya, sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang telah diselenggarakan selama ini akan lebih ditingkatkan, dengan mengedepankan pada pelayanan publik yang terukur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampura, tentunya arah kebijakan yang akan saya ambil terbilang bukanlah hal yang sederhana. Apalagi Lampura saat ini mengalami beragam persoalan, baik itu terkait kinerja ASN yang akhir-akhir ini mengalami penurunan etos kerja,” kata Widodo.
Widodo mengungkapkan,  persoalan keuangan derah Kabupaten Lampung Utara yang membutuhkan terobosan serta kemampuan manajerial yang terstruktur. “Banyak hal yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Namun, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencari solusi terbaik dengan melibatkan seluruh stakeholder sebagai mitra Pemkab. Lampura untuk menata dan memperbaikinya," katanya.
Dokter spesialisasi penyakit dalam tersebut juga mengungkapkan, titik tekan pemerintahannya kelak adalah pelayanan publik yang prima, cepat, akurat, dan tersistematis.
Dengan latar belakang ilmu dan pengalaman didunia kedokteran, menurutnya Lampung Utara harus didiagnosa dengan cermat sebelum mengambil keputusan strategis sebagai rujukan kebijakan.
"Pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik dengan dasar administrasi keuangan daerah serta tatakelola birokrasi pemerintahan yang terintegrasi. Artinya, kepentingan masyakat harus menyatu dengan sistem pemerintahan yang transparan, sistematis, cepat, akurat, dan akuntabel," ujarnya.

Penulis : Andrian Volta
 Editor : Yana
0 Dilihat
Hubungi Kami