Header Ads Widget

Ratusan Massa Unjuk Rasa, DPRD Metro Dukung Penuntasan Money Politik Pilgub Lampung

Ratusan Massa Unjuk Rasa, DPRD Metro Dukung Penuntasan Money Politik Pilgub Lampung

ADVERTORIAL-  gentamerah.comMetro - Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Metro peduli Pilgub Lampung melakukan unjuk rasa di DPRD Kota Metro, terkait dugaan money politik pasangan Arinal-Nunik, cgub nomor urut 3. Sebelumnya, mereka juga melakukan unjuk rasa di KPU, dan Panwaslu setempat, Kamis (12/7/2018).

Akbar, salah satu perwakilan aksi, kepada anggota DPRD Kota Metro yang menerima para aksi, mengaku banyak terjadi money politik dalam Pilgub Lampung 2018. Namun, penyelenggara pemilu terkesan diam. Oleh sebab itu, DPRD harus mendesak Panwaslu agar memproses laporan-laporan pada Pilgub Lampung. "Menang dan kalah itu adalah hal biasa. Selama menggunakan cara-cara yang benar. Tetapi ini menggunakan cara yang tidak benar," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Metro, Zas Dianurwahid mengaku akan mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat hingga ke DPRD Provinsi. "Apa yang disampaikan teman-teman, mari sama-sama kita kawal," katanya. 

Ratusan Massa Unjuk Rasa, DPRD Metro Dukung Penuntasan Money Politik Pilgub Lampung

Ketua Komisi III, Hendri Santoso menuturkan, Gakkumdu dan Panwaslu selama ini tidak berjalan. Sebab, banyak terjadi kecurangan namun tidak diproses.

"Pola pikir masyarakat masih memilih  karena diiming-imingi oleh uang.
Gakkumdu, Panwas tidak berjalan. Ayo kita awal bagaimana prosesnya kedepan," tuturnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi I Basuki. Menurutnya, tidak masalah siapa yang menang pada Pilgub 2018. Namun, yang menjadi permasalahan yakni adanya money politik yang secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Pilgub Lampung ini sangat kita sesalkan. Karena terjadi kecurangan secara tersetruktur sistematis dan masif. Mari kita kawal proses ini hingga ke pusat dalam hal ini KPU RI," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Metro,  Anna Morinda  mengaku akan mendukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan, jika perlu dilakukan hingga tingkat provinsi.  "Teruskan, jaga agar kondusif, jangan berhenti melawan. Ini bukan soal gubernur terpilih. Tapi soal kebijakan kedepan, karena dari koorporasi," tutupnya. ADV

Dilihat 0 kali