Breaking News

DPRD-Pemkab Mesuji Sepakati APBD Perubahan TA 2018, Pendapatan Naik Rp19,5 Milyar

DPRD-Pemkab Mesuji Sepakati APBD Perubahan TA 2018, Pendapatan Naik Rp19,5 Milyar

gentamerah.com | Mesuji – DPRD Mesuji akhirnya menyetuhui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018. Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh, tandatangani Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama, di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD, Wiralaga Mulya, Sabtu (29/09/2018).

Secara umum komposisi Perubahan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah sebesar Rp 866.170.510.780,21 atau naik sebesar Rp 19.517.056.653,21 dari APBD murni. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.41.625.735.777,- ; Dana Perimbangan sebesar Rp.620.495.642.000,-; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.204.049.133.003,21,-.

Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.946.641.796.292,48 atau naik sebesar Rp 60.413.830.065,48, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.393.904.666.117,52 dan Belanja Langsung sebesar Rp.552.737.130.174,96,-

Sementara itu, Pembiayaan Daerah sebesar Rp.80.471.285.512,27,- dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.81.971.285.512,27,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1.500.000.000,-.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 245; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 84; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 174, Bupati Mesuji selaku kepala daerah akan menyerahkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi.

“Dengan telah disetujui bersama, saya selaku Kuasa Pengelola Keuangan Daerah akan memproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna mendapat evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Khamami saat memberikan sambutan pada rapat paripurna itu.


Penulis : Nara
 Editor : Seno
0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami