Breaking News

Terima Suap, KPK Tetapkan Dua Hakim PN Jaksel Sebagai Tersangka


Terima Suap, KPK Tetapkan Dua Hakim PN Jaksel Sebagai Tersangka

gentamerah.com | Jakarta –  Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perkara perdata.  Dugaan suap tersebut dikomunikasikan melalui Muhammad Ramadhan (MR),  panitera pengganti di PN Jaksel.

Kedua hakim tersebut, Iswahyu Widodo dan Irwan,  yang dijerat hakim KPK atas dugaan pemberian uang,  terkait  penanganan perkara perdata dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources. Gugatan perdata terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

"Dalam proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan MR sebagai pihak yang diduga perantara untuk hakim," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
KPK menahan tersangka kasus suap terkait putusan perdata di PN Jakarta Selatan. Ketiga tersangka yang ditahan yakni Arif Fitrawan, Muhammad Ramadhan, dan Irwan.

DI gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018) dini hari, terlihat tersangka pertama yang keluar dari pemeriksaan adalah hakim PN Jaksel Irwan. Keluar dengan memakai rompi oranye ditahan KPK di rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Sambil menutupi wajah dengan kertas, Irwan tidak berkomentar apapun kepada awak media. Kemudian disusul, pengacara Arif Fitrawan dan panitera pengganti PN Jaktim,  M Ramadhan yang keluar pemeriksaan dengan rompi oranye. Keduanya juga tidak memberi pernyataan.

Sebelumnya, hakim Iswahyu Widodo, Irwan, dan Ramadhan sebagai tersangka penerima uang suap. Sementara itu, Arif dan satu orang lain, yakni Martin P Silitonga, ditetapkan sebagai tersangka pemberi uang suap.

Pengacara Arif Fitrawan, disebut KPK, menitipkan uang SGD 47 ribu atau setara dengan Rp 500 juta kepada Muhammad Ramadhan (MR) untuk diserahkan kepada majelis hakim. Putusan gugatan perdata dijadwalkan digelar, Kamis (29/11/2018).

"Diduga sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari AF melalui MR untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). (Dtk)

0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami