Breaking News

"Membrantas Korupsi" Mewujdukan Clean Government di Lampura



Membrantas Korupsi  Mewujdukan Clean Government  di Lampura


Oleh : Gian Paqih
Kabiro Genta Merah Lampung Utara

Bebas korupsi”,  dua kata yang kenyataannya sangat ditunggu masyarakat secara luas,  dengan mengandalkan para penegak hukum untuk melaksanakan hal tersebut. Terlepas bagaimana
upaya pencegahan dan pemberantasannya  harapannya bukanlah dijadikan sebuah isu baru. Karena sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara.

Pada hakekatnya, korupsi  terjadi karena rusaknya mental manusia, terutama para koruptor  yang merusak struktur pemerintahan dan penghambat jalannya pembangunan. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar,  bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas secara tuntas, karena sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak.

Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun demikian, ekses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sedangkan menurut Kusuma (tahun 2003), salah satu ahli mengungkapkan,  korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Bila anda perhatikan dengan seksama definisi korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu sendiri.

Lalu bagaimana langkah pemberantasan korupsi itu, tentu banyak cara yang dapat diterapkan, mulai dari hal yang paling kecil yaitu diri sendiri, sampai ke tingkat Negara.

Harapan masyarakat kepada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara dibawah nahkoda Yuliana Sagala,SH,MH., dapat membangun supremasi hukum dengan Kuat  karena  Hukum adalah pilar keadilan. Pembarantasan korupsi sangat dinantikan masyarakat,  sesuai komitmennya bebas korupsi diwilayah kumnya dapat dijalankan.

Keyakinan itu tentu bukan tanpa alasan, sebagai mantan koordinator di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Yuliana akan digadang menuntaskan semua rentetan korupsi segaligus mebrangus tindakan yang mengarah pada pencurian uang negara itu.

Menjalankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Inilah langkah nyata yang seharusnya dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dalam menciptikan sebuah daerah yang bersih dari korupsi. Menjlin kemitraan dengan organisasi lain sebagai subyek yang acapkali turun kelapangan, merupakan hal yang sewajarnya dijadikan rekan dalam memberantas tindak korupsi, dan memprodeokan maling-maling berdasi. Dan mencipatkan Clean Government, dalam pengawasan nyata jajaran kejaksaan.

Dalam hal pemberantasan korupsi, tentu sebuah langkah rumit akan dilalui. Ada beberapa langkah untuk memberantas korupsi, ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidak jelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat perlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili.

Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur adalah kondisifitas semu di suatu wilayah otonom. Kondusifitas yang selama ini dielu-elukan adalah kondusifitas semu belaka. kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif? yakni daerah yang terbebas dari penyakit tipikor , bersih penyelewengan serta tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara.
Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat startegis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi.




0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami