Breaking News

Empuknya Dana Desa, Memunculkan Desa “Siluman”, KPK Usut Tuntas Keberadaannya



Empuknya Dana Desa, Memunculkan Desa “Siluman”, KPK Usut Tuntas Keberadaannya

gentamerah.com // Jakarta- Ternyata besarnya kucuran anggaran dana desa memicu munculnya ide pembuatan desa "siluman'. Namun, bukan karena dihuni makhluk halus, desa tersebut tidak pernah ada. Diduga desa siluman tersebut berada di Provinsi Sulawesi Utara (Sultra).

Desa siluman dibuat  untuk menyedot anggaran dana desa. Padahal desa tersebut tak berpenduduk alias tak pernah ada atau fiktif. Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019. Di Indonesia tercatat ada 74.597 desa pada 2019, sehingga setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.

Fenomena desa siluman tersebut pertama kali diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
"Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa," kata Sri Mulyani, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya, soal 'desa hantu' diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa saat ini banyak muncul 'desa hantu'. Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan Kemendagri juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengecek semua desa di Indonesia. Jika terbukti ada pelanggaran, Tito meminta Polri mengambil tindakan hukum.

"Sudah, sudah bergerak, tim kita sudah bergerak ke sana bersama Pemda Provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam, sudah tahu juga ini ada empat yang diduga katanya itu fiktif atau nggak ada penduduknya tapi diberikan anggaran, ini kita cek," kata Tito kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu (6/11/2019).

KPK Bantu Polri Usut Desa “Siluman”

Sejak 2015, KPK sudah mengkaji dana desa serta menemukan sejumlah potensi masalah. 
"Pada tahun 2015 dalam pelaksanaan tugas pencegahan, KPK pernah melakukan kajian tentang dana desa dan menemukan beberapa potensi masalah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Terkait masalah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun membantu penyidikan kasus pembentukan desa fiktif di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembentukan desa fiktif disebut menjadi celah korupsi mengeruk anggaran dana desa.

KPK membantu Polda Sultra memfasilitasi sejumlah ahli dalam gelar perkara yang dilakukan polisi. Selain desa Siluman, aparat menemukan 31 desa di Kabupaten Konawe, Sultra terindikasi bermasalah.

"Dugaan Tindak Pidana Korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah," kata Febri melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).


Febri menjelaskan, terdapat 34 desa bermasalah, tiga desa diantaranya merupakan desa fiktif. Sedangkan untuk 31 desa lainnya bermasalah, salah satunya surat keterangan (SK) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

"Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate [tanggal mundur]," ujar Febri .

Febri mengatakan KPK bersama Polda Sulawesi Tenggara sudah melakukan gelar perkara pada 24 Juni 2019. Dalam gelar perkara tersebut, disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan Ahli Hukum Pidana.

"Dalam pertemuan tersebut diminta agar KPK mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini," kata dia.

Febri mengungkapkan status perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sesuai ketentuan KUHAP, kata dia, penyidikan yang dilakukan Polri adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (dtk/cnn)

0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami