Breaking News

Terkait Dugaan Pemotongan Dana Satpol PP, Kadis Satpol PP : Untuk Biaya Operasional Pengawas


Terkait Dugaan  Pemotongan Dana Satpol PP,  Kadis Satpol PP : Untuk Biaya Operasional Pengawas

gentamerah.com // Mesuji- Kepala Dinas (Kadis) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Mesuji, Lampung menampik tudingan dugaan pemotongan  uang pengganti transportasi anggotanya  yang piket jaga di Posko Covid Kabupaten. Alasannya sudah dirapatkan secara intern guna membantu petugas kontrol posko.

Kepala Dinas Satpol PP Mesuji,  Drs. Widada Prawira memembenarkan adanya potongan itu tetapi bukan  untuk kepentingan pribadi, melainkan kebijakan yang dikeluarkan guna mensiasati biaya operasional pengawas dan koordinator anggota yang piket jaga di posko covid.

Alasannya, dengan adanya rasionalisasi anggaran kegiatan untuk penanganan Covid-19, tak terkecuali Dinas Satpol PP yang ikut terkena dampak covid. Alhasil, banyak kegiatan yang anggarannya dipangkas akan tetapi kegiatan harus tetap berjalan. Untuk itu,  dia berinisiatif untuk mensiasati biaya transportasi/operasional pengawas dan koordinator yang berpatroli mengecek anggota yang piket di posko-posko Kabupaten.

"Itu sebelumnya sudah dimusyawarahkan di internal bidang,  kita mensiasati untuk biaya operasional pengawas dan koordinator anggota yang piket jaga di posko covid.  Mereka ini seperti Danki dan Danton nya yang setiap hari berpatroli mengecek anggotanya yang piket di posko tidak ada anggaran untuk operasionalnya makanya kita siasati dari situ,"jelasnya.

Pernyataan itu diperkuat dengan keterangan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Made Louis mengatakan, bahwa dana itu tidak dipotong.  Melainkan untuk membantu transportasi pengawas dan koordinator lapangan yang merupakan Komandan Pleton (Danton)  dan Komandan Kompi (Danki).

Akan tetapi, sebelumnya pihaknya sudah membahas dan bermusyawarah di internal bidang juga diketahui oleh pimpinan. Ini merupakan kebijakan pimpinan mengingat seluruh pengawas dan koordinator anggota yang piket posko tidak ada anggaran operasionalnya.

"Betul dana itu seharusnya memang 300 ribu, akan tetapi kita buat kebijakan untuk membantu transportasi koordinator dan pengawas lapangan anggota yang piket jaga di posko kabupaten. Sebab mereka memang tidak ada anggaran untuk biaya operasionalnya," tandasnya.
-------
Penulis : Nara S
Editor :  Seno
0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami