Header Ads Widget

DPRD Lampura Menilai LKPJ Bupati Hanya Sebagai Progres Bukan Impeachment

 

DPRD Menilai LKP Bupati Hanya Sebagai Progres Bukan Impeachment

Gentamerah.com ||  Lampung Utara - DPRD lampung Utara menilai Laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 bukan sebagai instrumen untuk melakukan impeachment atau pendakwaan, tapi lebih berfungsi sebagai progres report kepala daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Panitia Khusus, H. Tabrani Rajab, S.Ag, dalam laporan Hasil Pembahasan Pansus LKPJ, di gedung paripurna DPRD setempat, Jumat (30/04/2021)

LKPJ menurut Tabrani merupakan laporan Kepala Daerah terhadap DPRD sebagai mitra kerjanya mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dievaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dalam setiap indikator.

"Dalam melaksanakan Pembahasan dan penyusunan Laporan oleh Panitia Khusus ini berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Utara tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya Pansus menyerahkan pembahasan kepada masing-masing komisi sesuai dengan mitra kerjanya," ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Lampura,  Mankodri yang mewakili bupati Lampura mengatakan, bahwa Pemkab Lampung Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, dan membahas secara seksama, sehingga berbagai koreksi, saran, dan masukan telah dapat menyempurnakan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

 “Dengan telah selesainya seluruh tahapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 ini, maka selanjutnya Rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Utara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Demikianlah Pendapat Akhir Bupati Lampung Utara atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini,” pungkasnya.

Dalam rapat Paripurna itu juga, dilaksanakan Penyerahan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020. Berkas rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Lampura Romli, A.Md kepada Asisten I Pemkab Lampura Mankodri, S.H., M.M.

Hadir juga dalam Rapat Paripurna Asisten 1 Bidang pemerintahan dan Kesra, Mankodri, SH.,MM mewakili Bupati lampung Utara yang tidak dapat hadir, perwakilan Forkopimda beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara.

Laporan :Gian Paqih

Editor : Yana

Dilihat 0 kali

Posting Komentar

0 Komentar