Header Ads Widget

Menyoal Bimtek Siuskeudes, Pengakuan Kadis PMD : Kasi Intel Kejari Kawal Mulusnya Proposal Bimtek

 

Menyoal Bimtek Seuskedes, Pengakuan Kadis PMK : Kasi Intel Mengawal Mulusnya Proposal Bimtek

Gentamerah.com // Lampung Utara - Terkait polemik bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang  akan diselenggarakan pada 9-10 April 2021 di Hotel Horizon Bandarlampung, terus mendapatkan sorotan dari berbagai aliansi dan ormas.

Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GMPK), Aliansi Pemuda Pemantau Korupsi Lampung dan BPC Laskar Nusantara yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lampura Menggugat, yang menyoroti kegiatan yang diakui tanpa dasar huum itu geruduk kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Utara.

Kedatangan tiga organisasi ini guna menanyakan dasar hukum dilaksanakannya bimtek siskeudes yang diikuti oleh 135 desa se – Lampung Utara. Selain itu aliansi pemuda Lampura menggugat juga mempertanyakan penyelenggara bimtek tersebut dikelola oleh orang dari luar daerah.

Tidak hanya itu, ketiga organisasi kepemudaan tersebut juga mempertanyakan terkait pernyataan Kepala Dinas PMD yang menyatakan bahwa proposal kegiatan bimtek tersebut di kawal oleh Kasi Intel Kejari Lampura, Hafidz. Serta kebenaran informasi rencana penganggaran empat kegiatan Bimtek di tahun 2021.

Dihadapan para aliansi dan ormas, Kadis PMK Lampura,  Wahab mengatakan, regulasi secara khusus tentang Bimtek Siskeudes diakuinya  memang tidak ada. Namun kegiatan itu, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap desa. Bimtek Siskeudes itu telah di laksanakan pada 9-10 April lalu. Kegiatan tersebut juga dianggarkan di APBdes di setiap desa. Dari 232 desa serta yang ikut dalam Bimtek Siskeudes tersebut hanya 135 Desa saja.

“Sejatinya DPMD tidak dapat memaksa Desa untuk mengikuti kegiatan itu. Kami juga sudah menyampaikan ke desa jika anggaran itu sudah di anggarkan, maka desa harus mengikuti kegiatan itu. Jika tidak melaksanakan kegiatan itu, dan dana sudah teranggarkan, maka akan dilakukan perubahan ke APBdes tahun depan,"katanya, Rabu (21/04)2021)

Menurutnya, jika tidak dilakukan perubahan, maka akan di Silvakan dan dialihkan untuk kegiatan lain di tahun berikutnya. Kendati tidak diharuskan mengikuti kegiatan itu, jika sudah dianggarkan maka wajib mengikuti.

"Mengenai rencana penganggaran empat kegiatan bimtek yang segera akan diadakan,  saya tidak mengetahui persoalan itu. Kegiatan tersebut justru wacana dari Pendamping Desa, perlu diketahui juga, untuk menentukan desa harus mengikuti Bimtek bukanlah DPMD, tetapi desa itu sendiri, sebab hak kelola ada di desa," ujarnya.

Wahab mengungkapkan, terkait tudingan pembohongan publik, diakuinya sudah berkoordinasi dengan Kejari Lampura, dan sudah meluruskannya. “Saya sudah datang  kepada pak Hafiezd. Dan itu menurutnya hanya sebatas miss komunikasi saja,” kata dia.

Sementara itu, Adi Rasyd, perwakilan Aliansi Pemuda Lampura Menggugat, mengaku kecewa, pasalnya, dalam pertemuan itu,  Wahab selaku Kadis DPMD Lampura terkesan menutup-nutupi persoalan.“Oleh sebab itu, kami berencana usai melaksanakan hari raya Idhul Fitri, akan menggelar aksi," tegasnya.

Hal serupa diungkapkan Azis salah satu perwakilan Aliansi Pemuda Lampura menggugat lainnya, menuding Kadis DPMD, tidak terbuka dalam persolan Bimtek tersebut.

Perlu di ketahui, ungkap Azis berdasarkan penelusurannya ke desa-desa, dan berdasarkan pengakuan sejumlah Kepala desa (Kades), didapat pengakuan semua itu diarahkan oleh pendamping desa, untuk menganggarkan empat kegiatan Bimtek di tahun 2021. Yaitu Bimtek Siskeudes, kaur keuangan, Kades ataupun Operator desa, Bimtek Kasi Pemerintahan, Bimtek Bumdes, dan yang terakhir adalah Bimtek PPK, yang masing-masing Bimtek tersebut dianggarkan Rp3 juta. Dan total keselurahan anggaran tersebut sebesar Rp12 juta/desa. Dan apa bila anggaran tersebut tidak tersalurkan akan menjadi Silva.

“Tapi sayang dalam pertemuan itu, pak Wahab terkesan tertutup dan tidak ingin membeberkan fakta yang sebenarnya, dalam permasalahan Bimtek itu. Rencananya kami akan menggelar aksi paska perayaan hari raya idhul fitri," terang dia.

Azis juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses Kadis DPMD terkait berita Hoax yang disampaikan Wahab kepada awak media, yang menyebutkan bahwa proposal kegiatan Bimtek itu di kawal oleh Hafiezd selaku Kasi intel Kejari Lampura," pungkasnya.

Laporan : Gian Paqih

Editor : Seno


Dilihat 0 kali

Posting Komentar

1 Komentar

Hendry mengatakan…
Ijin berkomentar, jika boleh berkomentar

* sebagai pembaca berita saya Sedikit sulit menangkap substansi nya,
antara "tidak ada dasar hukum" dengan "regulasi yang mengatur khusus bimtek tidak ada" maksudnya apa ya? agak ambigu atau tidak jelas ini,

* jika kita kupas permendagri 113 tahun 2014, cukup banyak hal yang menarik
- dalam Permensagri dimaksud terdapat aturan atau dasar hukum untuk
Pelaksanaan
APBDes yaitu Peraturan Desa (perdes) tepatnya pasal 1 ayat 23, pasal 5,
pasal 20 dll
- berdasarkan pasal 13 ayat 3, untuk BELANJA ada tiga jenis (belanja
pegawai, BARANG DAN JASA, modal)
- dalam pelaksanaan APBDes sebelum dilaksanakan harus di sahkan dulu
PERDES nya, yang mana kita ketahui berdasarkan pasal 21, 22 dan 23 PERDES
tentang APBDes tersebut seyogyanya sudah di evaluasi oleh pemkab melalui
Kecamatan.
* -Permendagri merupakan Dasar Hukum
- Peraturan Desa tentang APBDes merupakan dasar hukum pelaksanaan APBDes

* Demikan pandangan kami selaku pembaca, semoga dapat diterima dan mohon
koreksi