Breaking News

Menyoal Bimtek Siuskeudes, Pengakuan Kadis PMD : Kasi Intel Kejari Kawal Mulusnya Proposal Bimtek

 

Menyoal Bimtek Seuskedes, Pengakuan Kadis PMK : Kasi Intel Mengawal Mulusnya Proposal Bimtek

Gentamerah.com // Lampung Utara - Terkait polemik bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang  akan diselenggarakan pada 9-10 April 2021 di Hotel Horizon Bandarlampung, terus mendapatkan sorotan dari berbagai aliansi dan ormas.

Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GMPK), Aliansi Pemuda Pemantau Korupsi Lampung dan BPC Laskar Nusantara yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lampura Menggugat, yang menyoroti kegiatan yang diakui tanpa dasar huum itu geruduk kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Utara.

Kedatangan tiga organisasi ini guna menanyakan dasar hukum dilaksanakannya bimtek siskeudes yang diikuti oleh 135 desa se – Lampung Utara. Selain itu aliansi pemuda Lampura menggugat juga mempertanyakan penyelenggara bimtek tersebut dikelola oleh orang dari luar daerah.

Tidak hanya itu, ketiga organisasi kepemudaan tersebut juga mempertanyakan terkait pernyataan Kepala Dinas PMD yang menyatakan bahwa proposal kegiatan bimtek tersebut di kawal oleh Kasi Intel Kejari Lampura, Hafidz. Serta kebenaran informasi rencana penganggaran empat kegiatan Bimtek di tahun 2021.

Dihadapan para aliansi dan ormas, Kadis PMK Lampura,  Wahab mengatakan, regulasi secara khusus tentang Bimtek Siskeudes diakuinya  memang tidak ada. Namun kegiatan itu, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap desa. Bimtek Siskeudes itu telah di laksanakan pada 9-10 April lalu. Kegiatan tersebut juga dianggarkan di APBdes di setiap desa. Dari 232 desa serta yang ikut dalam Bimtek Siskeudes tersebut hanya 135 Desa saja.

“Sejatinya DPMD tidak dapat memaksa Desa untuk mengikuti kegiatan itu. Kami juga sudah menyampaikan ke desa jika anggaran itu sudah di anggarkan, maka desa harus mengikuti kegiatan itu. Jika tidak melaksanakan kegiatan itu, dan dana sudah teranggarkan, maka akan dilakukan perubahan ke APBdes tahun depan,"katanya, Rabu (21/04)2021)

Menurutnya, jika tidak dilakukan perubahan, maka akan di Silvakan dan dialihkan untuk kegiatan lain di tahun berikutnya. Kendati tidak diharuskan mengikuti kegiatan itu, jika sudah dianggarkan maka wajib mengikuti.

"Mengenai rencana penganggaran empat kegiatan bimtek yang segera akan diadakan,  saya tidak mengetahui persoalan itu. Kegiatan tersebut justru wacana dari Pendamping Desa, perlu diketahui juga, untuk menentukan desa harus mengikuti Bimtek bukanlah DPMD, tetapi desa itu sendiri, sebab hak kelola ada di desa," ujarnya.

Wahab mengungkapkan, terkait tudingan pembohongan publik, diakuinya sudah berkoordinasi dengan Kejari Lampura, dan sudah meluruskannya. “Saya sudah datang  kepada pak Hafiezd. Dan itu menurutnya hanya sebatas miss komunikasi saja,” kata dia.

Sementara itu, Adi Rasyd, perwakilan Aliansi Pemuda Lampura Menggugat, mengaku kecewa, pasalnya, dalam pertemuan itu,  Wahab selaku Kadis DPMD Lampura terkesan menutup-nutupi persoalan.“Oleh sebab itu, kami berencana usai melaksanakan hari raya Idhul Fitri, akan menggelar aksi," tegasnya.

Hal serupa diungkapkan Azis salah satu perwakilan Aliansi Pemuda Lampura menggugat lainnya, menuding Kadis DPMD, tidak terbuka dalam persolan Bimtek tersebut.

Perlu di ketahui, ungkap Azis berdasarkan penelusurannya ke desa-desa, dan berdasarkan pengakuan sejumlah Kepala desa (Kades), didapat pengakuan semua itu diarahkan oleh pendamping desa, untuk menganggarkan empat kegiatan Bimtek di tahun 2021. Yaitu Bimtek Siskeudes, kaur keuangan, Kades ataupun Operator desa, Bimtek Kasi Pemerintahan, Bimtek Bumdes, dan yang terakhir adalah Bimtek PPK, yang masing-masing Bimtek tersebut dianggarkan Rp3 juta. Dan total keselurahan anggaran tersebut sebesar Rp12 juta/desa. Dan apa bila anggaran tersebut tidak tersalurkan akan menjadi Silva.

“Tapi sayang dalam pertemuan itu, pak Wahab terkesan tertutup dan tidak ingin membeberkan fakta yang sebenarnya, dalam permasalahan Bimtek itu. Rencananya kami akan menggelar aksi paska perayaan hari raya idhul fitri," terang dia.

Azis juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses Kadis DPMD terkait berita Hoax yang disampaikan Wahab kepada awak media, yang menyebutkan bahwa proposal kegiatan Bimtek itu di kawal oleh Hafiezd selaku Kasi intel Kejari Lampura," pungkasnya.

Laporan : Gian Paqih

Editor : Seno


0 Dilihat

Tidak ada komentar

Hubungi Kami