Headline

Tak Sesuai Perda, Disdag Lampura Diduga Lakukan Pungli Kepada Pedagang Pasar Sentral

  

Tak Sesuai Perda, Disdag Lampura Diduga Lakukan Pungli Kepada Pedagang Pasar Sentral

Gentamerah.com || Lampung Utara - Penarikan retribusi sewa kios/toko di Pasar Sentral Kotabumi yang dilakukan Dinas Perdagangan Lampung Utara diduga menyalahi aturan dan terindikasi pungutan liar (pungli) serta terdapat penggelembungan dana.

Pasalnya penarikan retribusi tersebut diduga tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan daerah Kabuoaten Lampung Utara nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

Dedi,  pedagang kios beras mengatakan, kios yang ditempatinya itu merupakan miliknya, namun harus tetap mengeluarkan uang sewa kios sebesar Rp. 1.358.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pertahun.

"Untuk rincian kegunaan uang itu tidak ada hanya saja yang tercantum dalam tanda bukti itu sewa kios. Yang jadi permasalahannya kenapa kios ini sudah saya beli kok masih ada sewa kios yang harus di setor ke dinas perdagangan,"kata Dedi saat diwawancarai media ini di kiosnya tersebut, Senin (7/3/2022).

Ketika ditanya mengenai perda yang mengatur tentang restribusi pasar, Dedi mengatakan selama ini dirinya tidak mengetahui tentang perda tersebut. "Jika perda itu tidak sesuai dengan yang telah disetorkan sewa kios kepada Dinas Perdagangan saya selaku pedagang merasa keberatan apalagi dimasa pandemi covid yang berdampak pada pendapatan saat ini," ujarnya.

Sementara husnaini menyampaikan bahwa untuk sewa kios pertahunnya sebesar Rp 2.592.000 pertahun dengan luas kios 3x4 meter persegi. Selama berjualan disini tidak pernah dari Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi mengenai Perda yang mengatur tentang restribusi pasar melainkan pemberitahuan perpanjangan sewa kios saja.

Retribusi Sewa kios, menurut dia, sangat memberatkan pedagangan apalagi saat ini sepi dampak dari pandemi covid 19. Pendapatan yang dihasilkan dari berdagang menurun deraktis. " Jika sewa kios yang selama ini kami bayar tidak sesuai dengan aturan yang ada, kami merasa sangat keberatan," pungkasnya.

Sementara kalau mengacu dalam peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 mengenai perubahan atas peraturan daerah Kabuoaten Lampung Utara nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

Bahwa dalam pasal 7 ayat 1 struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasiltas yang terdiri atas luas, jenis, letak jenis, tempat dan kelas pasar dan jangka waktu pemakaiannya dan 2. Struktur besar tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif sewa

1. Pasar kelas 1

a. Ruko Rp. 2.000,-/m² perbulan

b. Toko Rp. 1.500 ,-/m² perbulan

c. Los Rp. 1.000 ,-/m² perbulan

2. Pasar kelas ll

- Toko, Kios dan Los Rp. 1.500 ,-/m² perbulan

3. Pasar kelas III

-Toko, Kios, dan Los Rp. 1.000,-/m² perbulan.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perdagangan Lampura,  Hendry saat dihubungi melalui WhatsApp pribadinya mengenai hal tersebut, meminta media ini untuk datang besok ke kantor dinas setempat. " Ya gimana kalau besok saja, hari ini tidak masuk karena abang lagi sakit," ujarnya. (Gian Paqih)

close