Headline

Pelantikan Kepsek di Lampura Diindikasi Langkahi Aturan, Diduga Kadisdik Semau Gue

 

Pelantikan Kepsek di Lampura Diindikasi Langkahi Aturan, Diduga Kadisdik Semau Gue

 Laporan  : Gian Paqih

Gentamerah.com || Lampung Utara - Pelantikan terhadap ratusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampura diindikasi melanggar Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. Selain banyak guru yang belum memenuhi syarat jadi kepala sekolah juga kepala sekolah yang menjabat belum genap setahun telah dirolling.

Mengacu dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021, tentang penugasan guru sebagai Kepala sekolah dalam BAB IV pasal 8 bahwa Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 masa periode dengan jangka waktu 8 tahun.

Baca Juga : Belum Genap Setahun DIrombak, Disdikbud Lampura Kembali Merolling Ratusan Kepsek

Namun nyatanya, sangat disayangkan, Dinas Pendidikan Lampung Utara diduga tidak mengindahkan aturan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah itu juga jelas dalam BAB I hingga BAB XII dari pasal 1 hingga pasal 31 untuk kriterianya seperti apa mau jadi kepala sekolah, dan aturan tersebut ditetapkan pada 17 Desember 2021.

Untuk diketahui, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala sekolah sebanyak  209 terdiri dari Kepala TK  sebanyak dua orang, Kepala SD 182 orang dan Kepala SMP 25 orang dan pelantikan itu di gelar di Aula SMAN 3 Kotabumi pada Kamis (14/4/2022).

Salah satu eks Plt Kepala Sekolah yang dilantik dan didefinitifkan mengaku kecewa dengan pelantikan tersebut, alasanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya didefinitifkan, tapi bukan di sekolah tempat saya bertugas jadi PLT, saya dipindahkan ke SD lain. Padahal,  di sekolah sebelumnya, saya menjabat pelaksana tugas (PLT) kepsek itu karena saya mendapatkan memo juga dari atasan, tapi itu tetap tidak diindahkan oleh dinas. Saya tetap didefinitifkan, dan dipindahkan ke SD lain," kata salah satu kepala sekolah yang ikut dilantik, yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, sekolah yang dipimpinnya itu sudah bagus dan maju, karena dirinya merupakan salah satu kandidat kepala sekolah penggerak yang lulus dari hasil seleksi Kemendikbud.

Ditanya adakah kepala sekolah yang diketahui belum memenuhi syarat, namun ikut dalam pelantikan, diakuinya sangat banyak.

"Ada banyak, dihari pelantikan itu banyak banget yang tidak mempunyai NUKS, tidak mempunyai cakep dan tidak hanya guru biasa. Ada juga yang mempunyai cakep, tetapi belum miliki NUKS tapi tetap dilantik," terang dia.

Dijelaskannya, sebelum dilantik  dirinya sempat berkoordinasi dengan dinas. "Saya juga sudah laporan dengan dinas pendidikan, begitu saya tahu saya dipindah ke sekolah lain. Karena saya mendapatkan bocoran tentang kepindahan say aitu. Saya bilang  kenapa saya tidak didefinitifkan di SD tempat saya jadi Plt, tapi malah dipindahkan ke SD lain yang tidak pantas dijadikan sekolah penggerak salah satu pendidik yang lulus menjadi guru penggerak. Ternyata jawaban dinas Pendidikan, dikarenakan ada suatu hal,  jadi saya tidak bisa didefinitifkan disitu, saya dialihkan ke SD lain yang muridnya sama," kata dia, mencuplik ucapan pejabat disdiknas.

Bukan soal muridnya, kata dia,  namun dirinya sudah  membenahi sekolahan itu, sebagus mungkin sebagaimana dirinya bisa mempersiapkan sekolah itu sebagai sekolah penggerak. "Di SD itu juga tidak ada lahan lagi. Saya sudah jelaskan bagaimana ketika saya lulus kepala sekolah penggerak dimana saya bisa buat kantin kejujuran, mau buat taman," keluhnya.

Sementara itu, Kadisdikbud Lampura,  Mat Soleh yang dihubungi media gentamerah.com melalui pesan WhatsApp pribadinya,  enggan membalas ataupun menjawab, meskipun Whatsappnya pribadinya dalam keadaan aktif.

Terpisah, Fraktisi Hukum dan Akademisi Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Suwardi, S.H., M.H., CM, CPCLE mengatakan pelantikan kepsek yang belum genap setahun dilantik kembali jadi kepsek cara menilai seperti Disdikbud Lampura tesebut. Dan menurutnya sama saja diindikasi melanggar peraturan Permendikbud.

"Kalau yang dari PLT dilantik menjadi definitif saya kira enggak ada persoalan, yang jadi masalah memang kalau baru menjabat satu tahun terus di rolling. Seharusnya rolling itu dilakukan untuk penyegaran, tapi klu baru satu atau dua tahun menjabat terus di rolling, indikator penilaiannya seperti apa?," Kata dia, saat diwawancarai media ini di pesan whatsappnya.

Menurutnya, kepala sekolahnya yang belum sempat merealisasikan program kerjanya tapi sudah dipindahkan ketempat lain. "Jadi itukan sama saja diindikasi sudah melanggar peraturan dan tidak sesuai aturan dengan Permendikbud," Tegasnya.

Editor : Seno

close