Headline

Terkait Pelantikan Kepsek, Kadisdikbud Lampura Bantah Tidak Taati Peraturan

 

Terkait Pelantikan Kepsek, Kadisdikbud Lampura Bantah Tidak Taati Peraturan

Laporan : Gian Paqih

Gentamerah.com || Lampung Utara – Kepala Dinas (Kadis)  Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membantah indikasi pelantikan kepsek tidak sesuai Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2021, menurutnya sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

"Pada Permendikbud itu juga disebutkan, bahwa kepsek bisa diberhentikan bila kinerjanya tidak mencapai nilai minimal B, dan itulah salah satu dasar pertimbangannya. Selain itu, mendekatkan dengan lokasi tugas dengan rumah," kata Kadisdikbud Lampura, ,  Mat Soleh , melalui pesan WhatsApp media ini, Sabtu (16/4/2022).

 Menurut dia, ada kepala sekolah sudah melebihi dua periode dan persiapan pensiun agar masih mendapatkan sertifikasi. "Abung Selatan itu sudah melebihi dua periode kalo tanjung raja itu masa persiapan pensiun supaya sertifikasi masih dapat karna kecukupan jam mengajar dan dia guru disitu," kata dia.

Baca Juga : Pelantikan Kepsek di Lampura Diindikasi Langkahi Aturan,Diduga Kadisdik Semau Gue

Mat Soleh  mengaku pelantikan yang dilakukan sudah sesuai peraturan yang ada, serta taat kepada azaz kepatutan. "Mohon maaf isu isu seperti itu lazim terdengar tapi kita tetap taat azaz kepatutan," ujarnya.

Hal senada diungkpakan  Kasi Pembinaan PTK PAUD dan PNF Disdikbud, Yudhi Bahtiar, bahwa dasar dari pelantikan itu, pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, kemudian adanya Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor /96/14-LU/HK/2022 tanggal 06 Januari 2022 Tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah. "Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 menggantikan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Dijelaskannya, terjadi perubahan persyaratan penugasan guru menjadi Kepala sekolah yaitu, tidak lagi diberlakukannya Nomor Register Kepala Sekolah (NRKS/NUKS) Sebagai persyaratan penugasan Guru sebagai Kepala sekolah.

"Serta Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak (Permendikbud Nomor 40 tahun 2021, bagian kedua, pasal 4, nomor (1))," pungkasnya.

Editor : Kancha Raja

close