Headline

Gelar Sosialisasi LKPM, Kadis PMPTSP Lampura : Perusahaan Tidak Taat Aturan Dicabut NIB

 

Gelar Sosialisasi LKPM, Kadis PMPTSP Lampura : Perusahaan Tidak Taat Aturan Dicabut NIB

 

Laporan : Gian Paqih

Gentamerah.com || Lampung Utara - Sedikitnya 90 perusahaan yang ada di kabupaten Lampung Utara mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan LKPM online serta implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

Acara tersebut diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat, di Hotel Graha Candimas, Senin (30/5/2022).

Kepala DPMPTSP Lampura, Sri Mulyana mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimtek itu dilakukan selama dua hari. "Sosialisasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) ini kita bagi dua tahap, dan digelar selama dua hari disini" kata Dra. Sri Mulyana, M.M usai gelar Sosialisasi

Menurutnya, Sosialisasi perizinan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, pada sebelumnya sosialisasi yang dilakukan hanya pengenalan OSS itu seperti apa.

"Tahun ini sosialisasinya lebih detail yakni lebih ke arah LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), Jadi kita dituntut oleh pusat seberapa besar didaerah untuk investasinya. Jadi kalau perusahaan dimelaporkan hal itu kita sebagai dinas terkait akan kena sanksi," kata dia.

Menurutnya, jika ada perusahaan yang tidak kooperatif terhadap kewajibannya, tidak melaporkan LKPM, maka DPMPTSP wajib menegur perusahaan tersebut dan akan diberikan sanksi.

"Jika teguran pertama, kedua dan ketiga tidak digubris, maka sanksinya kita akan cabut NIB (Nomor Induk Berusaha)," terangnya.

Sri Mulyani menerangkan, bahwa 90 peserta sosialisasi dibagi menjadi dua tahap. Selama ini pelayanan perizinan dilakukan secara manual, Pada tahun 2019 turun aturan dari pusat yang mengatur jika pelayanan perizinan harus menggunakan sistem OSS.

"Tapi tidak semua aturan dari pusat diterima oleh daerah, karena kita keterbatasan SDM, kemudian perangkat kita belum memadai, Nah seluruh Indonesia Pelayanan Perizinan ini mengacu pada satu titik yaitu OSS," ujarnya.

Dijelaskannya, dalam sistem pelayanan perizinan berbasis OSS mengalami tiga kali perubahan, yang pertama OSS persi 0.1, 1.1 kemudian saat ini menjadi OSS berbasis Resiko.

" Jadi izin itu kita keluarkan berdasarkan resiko dari perusahaan itu, meskipun dia hanya kecil tapi dia beresiko tetap kita proses," Pungkasnya.

Editor : Kan’s

close