Headline

Gelar Aksi Damai ke Kejari & DPRD, HMI Lampura Layangkan Tujuh Tuntutan

 

Gelar Aksi Damai ke Kejari & DPRD, HMI Lampura Layangkan Tujuh Tuntutan

 

Laporan : Gian Paqih

Gentamerah.com || Lampung Utara - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampura gelar aksi damai , menyuarakan empat  tuntutan ke Kejaksaan Negeri Lampura dan tiga  tuntutan ke Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setempat.

Massa yang mendatangi Kantor Kejari Lampura meminta agar Kejari Lampura dapat transparan, tegas dalam melaksanakan tugas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten setempat. Di Gedung Wakil Rakyat, pengunjuk rasa meminta DPRD turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga listrik (TDL).

Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, Riza Yasirman mengatakan, HMI sebagai dari elemen masyarakat Lampung Utara yang berperan melakukan kontrol sosial, serta penyambung lidah masyarakat luas, berkomitmen berdiri tegak digarda terdepan untuk mendorong Indonesia terkhusus Lampung Utara bersih dari perilaku korupsi, agar cita-cita Indonesia mewujudkan sila ke 5 dari Pancasila, benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Atas dasar itulah, maka HMI Cabang Kotabumi melakukan aksi unjuk rasa di Kejari Lampura dengan tuntutan yang harus dipenuhi, pertama meminta Kejari Lampura untuk transparan, tegas dalam melaksanakan tugas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Lampung Utara,” katanya.

Kedua, jangan tebang pilih atau takut akan intervensi dari pihak manapun. Ketiga, Kejari Lampura harus menjaga Marwah, agar tidak dinilai lemah (mandul) dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kemudian keempat, HMI akan mengawal setiap kasus tindak pidana korupsi yang ada di Lampung Utara," kata Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi Riza Yasirman, saat gelar unjuk rasa dikantor Kejari Lampura, Kamis (22/09/2022).

Unjuk rasa yang merangsek ke Gedung wakil rakyat daerah, HMI Menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak memikirkan imbas yang dirasakan masyarakat, terlebih Indonesia masih masuk dalam bagian pemulihan ekonomi setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

Atas dasar analisa keadaan sosial hari ini, maka HMI dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diwujudkan dengan cara melakukan aksi protes demonstrasi di setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tiga tuntutan yang dilontarkan para pengunjuk rasa di DPRD, pertama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan masyarakat luas terkhusus masyarakat kelas menengah kebawah, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, yang kedua Meminta pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan yang ketiga meminta pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak.

Sementara, Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Joni Bedyal menyatakan sepakat dengan apa yang dituntut oleh HMI.

"Tanggapan kami sebagai anggota dewan Lampung Utara, tidak bisa memenuhi 45 anggota dewan, kami menanggapinya khususnya dari fraksi Demokrat, menolak penuh kenaikan harga BBM, apa yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu, kami sepakat sekali,” kata Joni Bedyal didampingi Herwan Mega dan  Anggota DPRD Ria Kori dari Fraksi PKS.

Editor : Kan’s

close